Prioritas Entaskan Kemiskinan

Kabupaten Batang memiliki geografis wilayah yang lengkap, berupa laut, hutan dan pegunungan yang menyimpan potensi sumber daya alam yang kaya. Untuk memaksimalkannya, selaku Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan saat ini, masih dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang 2013 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Batang untuk 5 tahun kedepan.

Untuk mewujudkannya, Pemkab Batang memiliki beberapa strategi diantaranya melaksanakan program penataan, pembinaan dan modernisasi birokrasi melalui kerjasama dengan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional serta perguruan tinggi.
“Menggencarkan promosi dan penggalangan investasi, meningkatkan perekenomian lokal dengan mendukung UKM, pasar tradisional serta sektor informal guna mewujudkan industrialisasi produk pertanian beserta pemasaran hasilnya,” lanjutnya.
Juga melaksanakan sistem pendidikan yang maju, berkarakter, dan berkeadilan. Mewujudkan sistem jaminan, sarana, dan prasarana kesehatan yang baik dan berpihak pada rakyat miskin serta membangun jaringan infrastruktur yang memadai bagi pengembangan investasi dan mobilitas ekonomi daerah dengan sasaran,”
“Yang tak kalah penting, lanjut Yoyok, aparatur yang bersih, profesional, ramah dan berkinerja baik sehingga perekonomian daerah mengalami peningkatan yang signifikan, infrastruktur kondusif bagi investasi dan mobilitas produk daerah, marketisasi produk daerah ke pasar baik nasional maupun internasional, kesejahteraan rakyat Batang masuk 10 besar Jateng, “Dan MDGs tercapai,” tandas Bupati.
Di Kabupaten Batang sejatinya memiliki potensi sumberdaya yang sangat berlimpah. Kondisi geografis kabupaten ini merupakan kombinasi berupa laut, hutan dan pegunungan yang menyimpan potensi sumber daya alam yang kaya berupa hutan dan laut. Kondisi ini sangat mendukung pengembangan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata.
“Di daerah pantai misal, kami telah memaksimalkan dan meningkatan fungsi tempat pelelangan ikan (TPI) yang lebih berpihak kepada nelayan, melakukan pengerukan muara sungai dan pengembangan budidaya perikanan darat secara modern.”
Sementara pada sektor bisnis, juga telah dilakukan pembinaan industri lokal seperti pembatik, pengemping, pembuat bak truk, mebel, industri kapal ikan dan lain-lain sehingga menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi lokal. Yang lebih penting, penarikan investor untuk membuka industri yang padat karya dan menggunakan bahan local.”
Selain itu, peningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian, perkebunan serta peternakan untuk menuju industrialisasi hasil pertanian dengan pembuatan lapak-lapak sebagai tempat pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan ke kota besar seperti Jakarta.
Terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dunia usaha membahas Rencana Induk atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) agar investor menanamkan investasi di Daerah Kabupaten Batang adalah dengan menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
“Dengan menciptakan iklim investasi yang baik, maka secara otomatis para investor tak segan untuk menanamkan ivestasinya di daerah Batang sehingga akan meningkat pula lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian mendukung usaha pertumbuhan pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah Batang.”
Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, pengelolaan pendapatan daerah senantiasa terkendala oleh persoalan klasik yang berupa tingginya dominasi transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibanding pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah selalu dilaksanakan.
Pengelolaan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (public service). Sementara sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, seperti Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya bersifat sebagai pemicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menuju kemandirian daerah.
APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 866.375.254.491,00 yang diperoleh dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 56.175.216.189,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 668.283.341.359,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebesar Rp. 142.199.416.943,00
”Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen dari APBD Kabupaten Batang yang terdiri dari beberapa sektor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah yang paling signifikan berasal dan Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dan sektor Dana Perimbangan dengan jumlah nominal yang terbesar yaitu Rp. 577.238.039.000,00 (66%).
Penyusunan RKPD pada hakekatnya memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintah dalam satu tahun anggaran. “Komponen tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik dan kemampuan daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran sebelumnya.”
Namun selain itu, perlu disadari pula keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua aspirasi dapat direalisasikan. Akan tetapi pelaksanaan pembangunan hendaknya benar-benar mampu mengakomodir segala prioritas yang ada. “Program dan kegiatan tidak bisa berjalan dengan maksimal, maka beberapa sebabnya karena keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan program dan kegiatan, kurangnya tingkat keterkaitan program dan kegiatan dalam pencapalan visi dan misi serta tujuan maupun sasaran. Tingkat kesesuaian program dengan aspirasi masyarakat, tingkat kemampuan program dan kegiatan dalam memecahkan permasalahan strategis daerah kabupaten Batang.
“Wujud implementasi pembangunan partisipatif dari semua pihak pelaku pembangunan. Namun agar RKPD menjadi media yang aspiratif dan berkomitmen, seluruh pihak hendaknya benar-benar menjalankan peranannya dalam memutuskan bentuk dan sector pembangunan serta bersama-sama mengawal pelaksanaan realisasi hasil putusan Musrenbang, karena hanya dengan demikian segala perencanaan, pelaksanaan, pengawasan bahkan sampai kepada hasil pembangunan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan,” pungkasnya.Ely

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>